TIMES MOJOKERTO, MOJOKERTO – Pemkab Mojokerto menekankan 6 program prioritas dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2026. Ini adalah Rencana Awal (Ranwal) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. 

Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barraa atau biasa disapa Gus Barra menegaskan bahwa dalam menyusun RKPD 2026 terdapat 6 program prioritas yang harus diperhatikan, antara lain.

Pertama, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang perlu diantisipasi penganggarannya baik dalam RPJMD maupun RKPD.

Kedua, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 98,80 persen tetapi keaktifannya sekitar 77 persen, sehingga perlu diperhatikan dan diharapkan tahun 2025 ini bisa dicukupi agar program kesehatan gratis bagi masyarakat yang berhak bisa berjalan dengan baik.

Ketiga, fokus pada sarana dan prasarana pendidikan, agar tidak ada lagi anak-anak yang terganggu sekolahnya karena fasilitas yang rusak.

Keempat, penanganan pasca-bencana, termasuk bantuan pembangunan perumahan bagi warga terdampak bencana di beberapa desa, seperti Tempuran (Kecamatan Sooko) dan Sumolawang (Kecamatan Puri).

"Kelima, penanganan sampah harus tetap menjadi prioritas penanganannya. Terakhir, mengenai pembangunan infrastruktur jalan desa saya berharap dilakukan proporsional dan profesional, artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tetapi juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita dan dikerjakan oleh ahlinya serta sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas Gus Barra, dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Selain itu, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal penyusunan RKPD ini, dilakukan berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Gus Barra menegaskan, RKPD memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

"Mari kita laksanakan pembangunan Kabupaten Mojokerto kedepan secara kolaboratif dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, tenaga, pikiran secara total melalui karya-karya nyata, kerja-kerja konkrit untuk bersama-sama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Mojokerto," ungkapnya.

Selain membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan seluruh stakeholder terkait dalam menyukseskan Pembangunan Kabupaten Mojokerto, Gus Barra juga menyampaikan visi dan misi Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 juga menjadi acuan penting dalam penyusunan RKPD tahun 2026.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kami menyadari bahwa kepala daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan yang saling terkait satu sama lain dalam rumah besar yaitu Pemerintah Daerah. Sudah seharusnya visi misi kami adalah visi misi anda semuanya. Oleh karena itu, demi masyarakat Kabupaten Mojokerto dibutuhkan kerjasama yang baik guna mensukseskan keberhasilan visi misi ini," tegasnya.

Diakhir arahannya, Wakil Bupati Gus Barra mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mendukung pembangunan daerah ke depan.

"Tugas-tugas mendatang semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan, untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi," ucapnya. 

Diketahui pada pelaksanaan Forum konsultasi publik turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Mojokerto, Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli Bupati Mojokerto, pimpinan fraksi DPRD, Kepala, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Mojokerto. (*)