TIMES MOJOKERTO – Presiden AS Donald Trump kembali mengguncang kebijakan imigrasi dengan eksekutif order terbarunya. Kebijakan ini secara efektif menutup akses bagi para pencari suaka dan imigran gelap.

Perintah ini menginstruksikan agen Patroli Perbatasan untuk menolak masuk siapa pun tanpa dokumen resmi. Tidak ada pertimbangan khusus bagi mereka yang membutuhkan perlindungan.

Dilansir dari CBS News, agen perbatasan kini diperintahkan untuk langsung mendeportasi imigran ilegal. Mereka tidak diberi kesempatan mengajukan perlindungan hukum seperti suaka.

Sumber dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) menyebutkan bahwa para migran tidak bisa menemui hakim imigrasi. Deportasi dilakukan setelah pengambilan data biometrik dan sidik jari.

Kebijakan ini mengklaim dasar hukumnya pada pasal 212(f) dari Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan. Pasal tersebut memberikan wewenang kepada presiden untuk melarang masuknya kelompok tertentu.

Namun, aturan ini tampaknya bertentangan dengan hak suaka bagi yang telah memasuki wilayah AS. Administrasi Trump berusaha mengesampingkan hal ini dengan dalih ancaman "invasi."

Washington Post melaporkan bahwa perintah CBP menginstruksikan agen perbatasan menolak migran. Alasan yang digunakan adalah mereka telah melewati negara dengan penyakit menular.

Namun, kebijakan ini tidak menjelaskan penyakit spesifik yang dimaksud. Dengan perintah ini, harapan bagi pencari suaka tampaknya benar-benar sirna.

Analisis dari American Immigration Council menyatakan bahwa kebijakan suaka kini mati. Janji fundamental bahwa pencari suaka dapat mencari perlindungan di AS telah dihancurkan.

Para migran yang mencoba memasuki AS akan langsung ditolak. Ini menandakan perubahan drastis dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini menghidupkan kembali program "Remain in Mexico." Program ini memaksa pencari suaka non-Meksiko menunggu sidang mereka di Meksiko.

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan ketidaksepakatannya terhadap kebijakan ini. Namun, pemerintah Meksiko tidak akan secara langsung menghalanginya.

Menteri Luar Negeri Juan Ramón de la Fuente mengisyaratkan keinginan menyesuaikan kebijakan ini. Pemerintah Meksiko berharap dapat mengubah kebijakan agar lebih manusiawi.

Selama pemerintahan Trump pertama, lebih dari 71.000 pencari suaka tinggal di Meksiko. Laporan hak asasi manusia mencatat lebih dari 1.500 kasus kekerasan terhadap mereka.

Dengan kebijakan suaka yang kini tertutup, perbatasan menjadi sulit ditembus. Tidak jelas bagaimana administrasi Trump akan menerapkan Remain in Mexico.

Dua Demokrat moderat, Jared Golden dan Marie Glueskamp Perez, mendukung kebijakan ini. Mereka turut mensponsori rancangan undang-undang Partai Republik agar program ini menjadi permanen.

"Kongres harus berhenti melepaskan tanggung jawab pembuatan kebijakan kita," seperti yang ia tulis dalam pernyataan resminya di akun X.

Langkah agresif ini semakin memperumit kebijakan imigrasi AS. Kebijakan ini bisa saja menekan imigran, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kemanusiaan.

Banyak pihak masih mempertanyakan efektivitas kebijakan Donald Trump ini dalam jangka panjang. Hanya waktu yang akan memberikan jawaban pasti atas dampaknya. (*)