MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengajak kader PKK dan masyarakat memperkuat pengawasan terhadap anak, termasuk dalam aktivitas mereka di dunia digital. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pesan tersebut disampaikan Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Pendopo Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto, Rabu (12/8/2026).

Menurut Ning Ita, pesatnya perkembangan teknologi membuat anak semakin mudah mengakses berbagai informasi melalui gawai. Oleh karena itu, orang tua perlu mengetahui aktivitas digital anak dan memastikan konten yang diakses sesuai dengan usianya.

“Bahkan tidak di luar rumah pun, ketika anak-anak kita mengakses dunia maya, sebaiknya kita tahu apa yang diakses oleh mereka. Harus sesuai dengan usianya,” ujar Ning Ita.

Ia menegaskan, anak usia dini belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memilah informasi yang benar dan salah. Dalam kondisi tersebut, orang tua memegang peran kunci untuk memberikan pemahaman sekaligus batasan dalam penggunaan teknologi.

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

“Anak usia segitu belum tahu ini benar atau salah. Yang bisa memberi tahu bahwa ini tidak boleh atau boleh adalah kita sebagai orang tuanya,” tegasnya.

Dorong Masyarakat Berani Melapor

Selain pengawasan di dunia digital, Ning Ita meminta masyarakat tidak bersikap diam apabila mengetahui adanya tindak kekerasan di lingkungannya.

“Jika kita menemukan kasus seperti itu dan anggota keluarganya tidak mau berbicara—mungkin karena malu atau takut ada stigma negatif—harus kita tolong, kita laporkan. Supaya masalah ini bisa disembuhkan,” tutur Ning Ita.

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Ia menilai korban kekerasan, terutama anak-anak, membutuhkan pendampingan berkelanjutan agar dapat pulih dari trauma. Kader PKK dan masyarakat diharapkan turut memperhatikan lingkungan pergaulan anak serta segera bertindak jika menemukan indikasi kekerasan.

Guna menunjang hal tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto telah menyediakan fasilitas dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan tersebut diakses melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta paralegal yang tersedia di setiap kelurahan.

Sementara itu, untuk kasus yang masuk ke ranah hukum, Pemkot Mojokerto memfasilitasi pendampingan melalui koordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Mojokerto Kota. Sinergi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan serta pencegahan kekerasan di wilayah Kota Mojokerto. (*)