MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengajak masyarakat untuk semakin tertib dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepatuhan masyarakat membayar pajak menjadi salah satu bentuk kontribusi langsung untuk mendukung pembangunan di Kota Mojokerto.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita saat menghadiri kegiatan Sinergi Kelurahan dan Kejaksaan dalam Mewujudkan Masyarakat yang Taat Hukum di Kelurahan Mentikan, Rabu (12/8/2026).

Ning Ita menyampaikan bahwa kepatuhan membayar PBB menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kelurahan Sadar Hukum.

“PBB ini menjadi salah satu syarat Kelurahan Sadar Hukum. Karena itu, saya mengajak seluruh warga Mentikan untuk bersama-sama memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tertib dan tepat waktu,” ujar Ning Ita.

Baca juga

Media for Integrity, Pohon Integritas, dan Janji yang Harus Dibuktikan

Ia menegaskan, pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk gotong royong masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta berbagai program yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Mari kita tunaikan kewajiban ini dengan baik,” terangnya.

Kemudahan Akses dan Indikator Kelurahan Sadar Hukum

Guna memudahkan masyarakat, pembayaran PBB kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal layanan yang telah disediakan. Kemudahan akses tersebut diharapkan mampu mendorong kesadaran warga agar terhindar dari keterlambatan pembayaran.

Baca juga

Wali Kota Batu: Orang Berintegritas Pasti Bertindak Selaras

Selain kepatuhan PBB, Ning Ita menjelaskan bahwa kriteria Kelurahan Sadar Hukum juga ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba, tidak adanya kasus pernikahan anak, serta meningkatnya kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan.

Melalui program pembinaan Kelurahan Sadar Hukum yang digelari bersama Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Pemkot Mojokerto berharap kesadaran hukum dan pemenuhan hak kewajiban masyarakat semakin kuat, termasuk dalam ketaatan membayar pajak daerah secara tepat waktu. (*)