Mojokerto – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus memperkuat ekosistem produk halal dengan menggelar fasilitasi sertifikasi halal massal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman (mamin). Fasilitasi sertifikasi halal ini bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Timur. Dan berlangsung di Sunrise Mall.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan kewajiban moral pelaku usaha kepada konsumen. Agenda ini juga bersamaan dengan pendampingan dan coaching clinic perizinan usaha bertajuk "Saleha" (Sadar Legalitas Usaha).

"Ini adalah mandat regulasi sekaligus kewajiban bagi seluruh pelaku usaha mamin untuk memberikan jaminan halal bagi konsumen. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian atas apa yang mereka konsumsi atau beli," kata Ning Ita sapaan akrabnya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Hingga hari ini, dari 1.200 UMKM tercatat 3.489 pelaku UMKM mamin telah terfasilitasi halal, khususnya dari Kecamatan Magersari. Hari ini dikhususkan untuk UMKM mamin dari Kecamatan Kranggan yang dilanjutkan untuk Kecamatan Prajurit Kulon pada tahap berikutnya.

Lebih lanjut, Ning Ita menyampaikan bahwa Pemkot Mojokerto telah berkomitmen dalam penjaminan produk halal tidak hanya pada sektor pangan. Produk non-mamin seperti kain batik dan sepatu juga turut difasilitasi.

Baca juga

Harganas ke-33 Jatim: Kabupaten Mojokerto Raih 7 Apresiasi Pembangunan Keluarga

"Kita berpedoman bahwa apa yang digunakan umat muslim harus terjamin kehalalannya. Pakaian dipakai untuk shalat, alas kaki dipakai bekerja. Tidak boleh mengandung bahan yang tidak memenuhi kriteria syar’i. Karena itu, Pemkot hadir memberikan fasilitasi untuk menjamin itu semua," tambah Ning Ita.

Selain fasilitasi halal, untuk mendukung ekonomi lokal, Pemkot Mojokerto kini tengah memproses pembuatan katalog pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Ning Ita mengajak para penyedia mamin domisili Kota Mojokerto untuk mendaftar agar dapat mengakses belanja APBD.

"Kami ingin panjenengan semua bisa ikut mengakses rezeki dari pengadaan barang dan jasa pemerintah kota. Ini adalah wujud keberpihakan kami pada pelaku usaha lokal," ungkapnya.

Kemudahan layanan dalam kegiatan ini dirasakan langsung oleh para peserta. Sri Nani Susanti, seorang pedagang sambelan, mengaku sangat terbantu. Meski sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak 2022, ia sempat ragu mengurus sertifikasi halal karena khawatir dengan kerumitan sistem daring.

Baca juga

Gerakan Pangan Murah Sasar Desa Rawan Pangan, Pemkab Mojokerto Jual Bahan Pokok di Bawah Harga Pasar

"Ternyata tidak ribet. Fasilitasnya enak, langsung datang dan tidak ruwet. Undangannya lewat WhatsApp, jadi kita tinggal bawa KTP dan NIB ke sini. Sangat memudahkan bagi kami yang kurang cakap urusan online," ungkap Sri.

Melalui sinergi ini, Pemkot Mojokerto berharap produk-produk lokal semakin sukses berkembang di pasaran, kompetitif, dan membawa keberkahan bagi kemajuan ekonomi Kota Mojokerto tercinta. (*)