Mojokerto – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu isu kebijakan publik yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Di tingkat nasional, perdebatan mengerucut pada tiga hal: urgensi, anggaran, dan tata kelola. 

Ada yang melihatnya sebagai lompatan besar untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, ada pula yang khawatir program ini terlalu ambisius dan berisiko membebani keuangan negara. Namun di tengah riuh polemik tersebut, penting untuk menurunkan diskusi ke level yang lebih konkret: bagaimana implementasi kebijakan ini di daerah seperti Kecamatan Trawas Mojokerto?

Trawas adalah kawasan pegunungan yang dikenal sejuk dan asri. Sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Timur, wilayah ini memiliki banyak vila, hotel, serta tempat wisata alam yang ramai saat akhir pekan dan musim liburan. 

Perekonomian masyarakat bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian hortikultura, dan usaha kecil menengah. Sepintas, kondisi ini tampak menjanjikan. Namun struktur ekonomi yang bergantung pada musim membuat pendapatan masyarakat tidak selalu stabil. 

Ketika kunjungan wisata menurun atau harga hasil pertanian jatuh, daya beli keluarga ikut terdampak. Dalam situasi seperti itu, pemenuhan gizi anak kerap menjadi hal yang dinegosiasikan.

Masalah gizi memang bukan sekadar isu wilayah terpencil atau kawasan miskin ekstrem. Ia bisa tersembunyi di balik wajah daerah yang terlihat berkembang. Upaya pencegahan stunting yang selama ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan bahwa intervensi gizi harus dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan menyentuh langsung kehidupan keluarga. 

Sekolah menjadi ruang strategis karena hampir semua anak berada di sana setiap hari. Di sinilah program Makan Bergizi Gratis menemukan relevansinya. Apakah MBG hanya akan menjadi program distribusi makanan, atau dapat bertransformasi menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat?

Jika dirancang secara kontekstual, Trawas justru memiliki peluang besar untuk menjadikan MBG sebagai model integratif. Pertama, dari sisi potensi pangan lokal. Wilayah ini menghasilkan beragam sayuran dataran tinggi, buah-buahan, telur, hingga produk susu dari peternakan rakyat. 

Program makan bergizi dapat disusun dengan skema kemitraan langsung antara sekolah dan petani lokal. Hasil panen diserap untuk kebutuhan dapur sekolah dengan standar kualitas yang disepakati. 

Skema ini tidak hanya memastikan bahan makanan segar dan bergizi, tetapi juga menciptakan kepastian pasar bagi petani. Rantai distribusi menjadi pendek, biaya transportasi berkurang, dan dampak ekonomi berputar di dalam desa.

Kedua, pengelolaan dapur berbasis komunitas. Salah satu kekhawatiran terbesar dalam program berskala nasional adalah potensi kebocoran dan monopoli penyedia jasa. Di Trawas, model dapur sekolah dapat melibatkan kelompok ibu-ibu PKK atau koperasi desa yang dilatih mengenai standar kebersihan dan komposisi gizi. 

Dengan pendampingan ahli gizi, menu dapat disusun seimbang dan variatif. Ketika warga dilibatkan secara langsung, rasa memiliki terhadap program meningkat, dan pengawasan sosial menjadi lebih kuat daripada sekadar pengawasan administratif.

Ketiga, integrasi dengan pendidikan lingkungan. Trawas sebagai kawasan pegunungan memiliki peluang besar menjadi laboratorium hidup bagi pendidikan berbasis alam. MBG dapat dihubungkan dengan kebun sekolah, program hidroponik sederhana, atau bank kompos dari sisa makanan. 

Anak-anak belajar bahwa makanan tidak hadir begitu saja di piring mereka, melainkan melalui proses panjang dari tanah, air, dan kerja manusia. Pendidikan semacam ini menumbuhkan kesadaran ekologis sekaligus rasa syukur terhadap pangan.

Keempat, transparansi dan partisipasi publik. Salah satu sumber polemik nasional terkait MBG adalah kekhawatiran terhadap pemborosan anggaran. Di tingkat lokal, solusi terbaik adalah keterbukaan. Laporan anggaran dan menu mingguan dapat diumumkan secara rutin kepada wali murid dan masyarakat desa. 

Komite sekolah dilibatkan dalam evaluasi berkala. Bahkan teknologi sederhana seperti grup komunikasi digital dapat digunakan untuk melaporkan pelaksanaan harian. Kepercayaan publik adalah modal utama keberlanjutan program.

Tentu, implementasi MBG tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus berjalan bersamaan dengan literasi gizi bagi orang tua. Sekolah dapat menyelenggarakan penyuluhan tentang pola makan seimbang, pentingnya sarapan, serta kebersihan makanan. 

Dengan demikian, perubahan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah. Jika anak menerima makanan bergizi di sekolah namun pola makan di rumah tidak mendukung, dampaknya tidak akan optimal.

Di sisi lain, perlu diakui bahwa keberhasilan MBG juga sangat bergantung pada konsistensi kebijakan di tingkat pusat. Dukungan anggaran harus dirancang realistis dan berkelanjutan. Pengawasan lintas lembaga diperlukan agar standar gizi terpenuhi secara merata. Namun keberhasilan sejati tetap ditentukan oleh kemampuan daerah menerjemahkan kebijakan sesuai karakter lokal.

Trawas memiliki modal sosial yang kuat: budaya gotong royong, kedekatan antarwarga, dan identitas komunitas yang relatif solid. Jika program Makan Bergizi Gratis dijalankan dengan semangat kolaboratif, ia dapat menjadi lebih dari sekadar kebijakan sosial. 

Ia dapat menjadi gerakan bersama membangun ketahanan pangan berbasis sekolah dan desa. Bayangkan setiap pagi anak-anak datang ke sekolah dengan semangat. Mereka tidak lagi belajar dalam kondisi lapar. 

Konsentrasi meningkat, partisipasi aktif, dan kesehatan lebih terjaga. Pada saat yang sama, petani lokal merasakan dampak ekonomi yang lebih stabil karena ada pasar tetap untuk produk mereka. Orang tua merasa dilibatkan, bukan sekadar menjadi penonton kebijakan. Inilah wajah ideal implementasi MBG di daerah seperti Trawas.

Polemik di tingkat nasional tetap penting sebagai mekanisme kontrol demokrasi. Kritik dan perdebatan menjaga agar kebijakan tidak berjalan tanpa arah. Namun pada akhirnya, keberhasilan sebuah program diukur bukan dari riuhnya diskusi, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Bagi Kecamatan Trawas Mojokerto, Makan Bergizi Gratis adalah peluang. Peluang untuk memperkuat ekosistem pendidikan, memperbaiki kualitas gizi anak, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. 

Tantangannya tentu ada: kesiapan manajemen, pengawasan ketat, dan komitmen jangka panjang. Namun dengan desain partisipatif dan transparan, hambatan tersebut bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan pijakan untuk berbenah.

Jika berhasil, Trawas dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan menjadi praktik lokal yang kontekstual dan berdaya guna. Dari pegunungan yang sejuk ini, lahir generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga sadar akan nilai pangan, lingkungan, dan gotong royong. 

Dan mungkin, dari ruang-ruang kelas sederhana di Kecamatan Trawas Mojokerto, polemik nasional tentang Makan Bergizi Gratis menemukan jawabannya: bahwa kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya.

***

*) Oleh : Sri Winarni, S.Pd., Kepala SMPN 2 Trawas.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.