TIMES MOJOKERTO, MOJOKERTO – Kota Mojokerto terpilih sebagai salah satu daerah proyek percontohan Digitalisasi Bantuan Sosial. Secara nasional, terdapat 41 daerah yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial tersebut. Dari Provinsi Jawa Timur, hanya empat daerah yang terpilih, yakni Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan bahwa penunjukan Kota Mojokerto sebagai pilot project merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

“Digitalisasi bantuan sosial ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, data menjadi kunci utama,” tutur Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto seusai mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kemendagri di Jakarta, dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026). 

Menurutnya, salah satu fokus utama dalam piloting ini adalah sinkronisasi dan validasi data antar instansi. Khususnya antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga dapat memberikan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berbasis data. 

Agenda Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kemendagri di Jakarta, Rabu (4/2/2026) (Dok. TIMES Indonesia)

“Selama ini tantangan terbesar penyaluran bansos adalah ketepatan data. Dengan integrasi data kependudukan dan data statistik, kami berharap tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran, tumpang tindih, atau justru tidak diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” terangnya.

Ning Ita menambahkan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan digitalisasi bansos. Tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dalam memastikan kesiapan perangkat daerah serta literasi digital masyarakat.

“Sebagai daerah pilot project, Kota Mojokerto siap menjadi contoh dalam pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.” ucap Ning Ita. 

Melalui program ini, diharapkan model digitalisasi bansos yang diuji di beberapa daerah pilot project dapat direplikasi secara nasional guna meningkatkan efektivitas perlindungan sosial di Indonesia. (*)