TIMES MOJOKERTO, MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyebut bahwa biaya paling ideal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp14.900 per porsi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

Menurutnya, biaya Rp14.900 per porsi itu dijadikan patokan utama setelah beberapa kali melakukan uji coba dan masukan dari para guru, orang tua maupun siswa.

“Ya kalau menurut kami, paling ideal itu Rp14.900 sudah termasuk Protein nabati, hewani, karbohidrat, sayur, buah, susu,” ujar Amithya, Minggu (2/2/2025).

Dengan begitu, ia akan menyiapkan skema bagi anggaran antara Pemkot Malang dan Pemerintah Pusat di mana anggaran dari Pemerintah Pusat sudah diputus sebesar Rp10 ribu per porsi.

"Kemarin sewaktu trial (MBG) ternyata biayanya lebih dari Rp10 ribu, kan itu dari pusat. Nah sisanya bagaimana? Maka bisa memakai dari APBD," ungkapnya.

Maka dari itu, DPRD Kota Malang mendorong agar Pemkot Malang bisa mengalokasikan besaran anggaran dari APBD, agar porsi MBG bisa ideal untuk dikonsumsi pelajar.

"Itu juga termasuk biaya pengantaran dan penjemputan makan gitu," katanya.

Ia berharap, Pemkot Malang terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai skema pembagian anggaran untuk MBG. Terlebih, petunjuk teknis mengenai program tersebut juga belum diterima.

"Kami di Kota Malang sama dengan (daerah) lainnya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat," tuturnya.

Di sisi lain, saat ditanya soal pelaksanaan MBG yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, ia menyatakan semuanya berjalan dengan baik, meski masih belum merata di semua sekolah di Kota Malang.

"Jadi sebelum dikonsumsi itu sudah tertata rapi di dalam kelas makannya, tempat makan juga bersih. Untuk peralatan sendok dan garpu mereka (pelajar) membawa sendiri," jelasnya.

Kemudian, lanjut Amithya, kelancaran MBG di Kota Malang juga tak terlepas dari komunikasi antara wali murid dengan pihak sekolah terkait makanan yang pantang dikonsumsi anak-anaknya karena kondisi tertentu, seperti alergi.

"Orang tua juga sudah mendengar program ini dan pasti melakukan antisipasi dengan menyampaikan ke guru masing-masing. Menurut saya komunikasi ini penting karena nanti sekolah bisa menyampaikan ke pemerintah," ucapnya. (*)