TIMES MOJOKERTO, MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan komitmen Pemerintah Kota Mojokerto untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berdaya saing. Komitmen ini diwujudkan dan membawa Kota Mojokerto memasuki tahap terakhir penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KI) Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur. 

Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota menjelaskan berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan daring bersama Jajaran Komisioner KI Jawa Timur, Kamis (23/10/2025). 

“Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya memastikan seluruh layanan informasi publik dapat diakses secara mudah, cepat, dan merata. Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban, tetapi juga komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel,” tegasnya.

Ning Ita juga menyampaikan bahwa komitmen keterbukaan informasi publik di Kota Mojokerto telah diterapkan secara menyeluruh. Penerapan tersebut mulai dari optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan monitoring berkelanjutan.

Selain itu, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, inovasi baru juga terus dilakukan sehingga menjangkau masyarakat yang lebih luas. Salah satu inovasi terbaru yang diunggulkan adalah program Duta Keterbukaan Informasi, yang menggandeng para pelajar di Kota Mojokerto. 

Program ini merupakan kelanjutan dari PPID Road to School, sebagai upaya menumbuhkan kesadaran keterbukaan informasi sejak usia sekolah dan memperluas partisipasi generasi muda dalam budaya transparansi pemerintahan.

Ning Ita menegaskan bahwa dengan berbagai langkah strategis tersebut, Kota Mojokerto berharap dapat mempertahankan predikat sebagai salah satu daerah dengan implementasi keterbukaan informasi terbaik di Jawa Timur.

“Harapan kami, keterbukaan informasi ini tidak hanya menjadi penghargaan administratif, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja seluruh ASN dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan responsif,” pungkas Ning Ita. (*)