TIMES MOJOKERTO, MOJOKERTO – Pemerintah Kota Mojokerto kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warganya. Komitmen itu ditunjukkan dalam Gathering Badan Usaha yang mengusung tema "Kepatuhan Badan Usaha sebagai Pilar Jaminan Sosial yang Berkelanjutan", di Ballroom Ayola Sunrise Hotel, pada Senin (16/6/2025).

Wali Kota Mojokerto, Ika puspitasari menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPJS Kesehatan dan seluruh badan usaha atas kontribusi nyata mereka dalam mendukung sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Wali Kota Mojokerto menegaskan bahwa Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah yang telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2018. Capaian ini menandakan bahwa seluruh penduduk Kota Mojokerto telah terjamin dalam kepesertaan program JKN, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses layanan kesehatan secara menyeluruh.

Wali Kota juga memaparkan bahwa mayoritas peserta JKN di Kota Mojokerto dibiayai melalui skema Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Yaitu berupa premi yang dibayarkan oleh pemerintah kota melalui APBD. Saat ini, sekitar 43 persen dari total peserta BPJS di Kota Mojokerto berasal dari kelompok PBID. Hal ini merupakan cerminan nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga menyampaikan badan usaha juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan. Menurutnya, badan usaha memiliki peran strategis dalam menjamin kesehatan para pekerjanya dan secara tidak langsung berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Kontribusi Bapak Ibu semua, selaku badan usaha, dalam memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerjanya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini bukan hanya soal kepatuhan regulatif, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” tegasnya.

Wali Kota Mojokerto juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, badan usaha, masyarakat, dan BPJS Kesehatan. Dimana BPJS Kesehatan sebagai leading sector dalam pengelolaan jaminan sosial kesehatan nasional.

“Harapan kami, sinergi dan kolaborasi yang sudah terbentuk ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Karena keberhasilan jaminan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera,” terangnya.

Ia berpesan dengan pesan kebangsaan yang kuat. Dia mengingatkan bahwa membangun Indonesia tidak selalu dimulai dari pusat, tetapi dari kontribusi nyata di daerah.

“Ini adalah wujud konkret kita membangun Indonesia dari daerah kita masing-masing. Ini adalah bukti nyata bahwa kita sebagai warga bangsa memiliki komitmen untuk ikut bersama-sama membangun negara kita,” ucapnya. (*)