TIMES MOJOKERTO, MOJOKERTO – >Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar forum bersama tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 2025. Sebanyak 104 peserta yang terdiri dari pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) hadir dalam pertemuan tersebut.

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menegaskan bahwa keberadaan pendamping desa menjadi kunci agar pembangunan di tingkat desa berjalan searah dengan program kabupaten hingga nasional. Menurutnya, pembangunan tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan harus sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun RPJMN.

“Desa perlu didorong untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya. Inovasi harus muncul dari desa, entah lewat penguatan BUMDes, sektor pertanian, UMKM, atau potensi lokal yang bisa bersaing,” kata Al Barra, Rabu (1/10/2025).

Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pendamping, lanjutnya, harus menjadi pihak yang memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara jujur, bersih, dan akuntabel sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.

Lebih jauh, Bupati Mojokerto mengingatkan agar komunikasi dan kolaborasi antara desa dan pemerintah daerah semakin diperkuat. Ia menekankan, tujuan utama seluruh program pembangunan tetap satu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kesempatan itu, bupati turut memaparkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto periode 2025–2029, yakni “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur.” Visi tersebut diwujudkan melalui empat misi utama yang dikenal dengan Catur Abhipraya Mubarok, meliputi peningkatan pelayanan publik, pembangunan SDM, kemandirian ekonomi berbasis masyarakat, serta penguatan infrastruktur.

“Menjadi pendamping desa bukanlah pekerjaan ringan. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh tenaga pendamping P3MD yang telah bekerja dengan dedikasi. Forum ini jangan berhenti di tataran seremonial, tetapi harus berlanjut dengan langkah nyata memperbaiki mekanisme kerja dan meningkatkan kualitas pendampingan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Sugeng Nuryadi, menyebut forum ini sekaligus menjadi ajang evaluasi dan perumusan strategi ke depan. “Kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pendamping desa, mengevaluasi capaian program, serta mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan,” jelasnya. (*)