TIMES MOJOKERTO, MOJOKERTO – Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI bersama Pemkab Mojokerto bergerak cepat melakukan penanganan dan evaluasi menyeluruh terkait insiden dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengunjungi korban keracunan MBG di RSUD Prof. Dr. Soekandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Hal ini untuk memastikan program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut tetap berjalan sesuai prosedur serta standar profesional yang telah ditetapkan.

Natalius Pigai mengatakan bahwa program MBG merupakan salah satu pilar utama visi pemerintah dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.

"Kementerian HAM memiliki tugas penting dalam melakukan pemantauan dan pengawasan agar pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar memenuhi standar profesional," terangnya dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Terkait insiden yang berdampak pada 411 anak di Kabupaten Mojokerto, Menteri HAM menekankan perlunya evaluasi total terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola pihak swasta. Ia menegaskan bahwa standar higienitas dan aspek kepercayaan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa ditawar dalam penyajian makanan bagi siswa.

"Pihak yang memasak dan menyajikan makanan bagi anak-anak harus diganti. Secara kebijakan, BGN akan melakukan evaluasi. SPPG yang sama tidak diperbolehkan menyajikan makanan kembali karena ini menyangkut kepercayaan orang tua dan keamanan anak-anak kita," tegasnya.

Selain penanganan medis, pemerintah juga memprioritaskan pendampingan psikologis (trauma healing). Meskipun antusiasme siswa untuk tetap bersekolah dan mengikuti program makan bergizi gratis cukup tinggi, pendampingan dinilai penting agar anak-anak kembali merasa aman.

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, Kementerian HAM menginstruksikan Pemkab Mojokerto untuk memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat koordinasi rutin setiap tiga hingga empat bulan sekali. Evaluasi berkala ini tidak hanya melibatkan unsur Forkopimda dan kepala perangkat daerah, tetapi juga camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta orang tua.

"Sinergi ini bertujuan memastikan sistem pemenuhan gizi berjalan terpadu dan profesional demi mendukung cita-cita besar mencetak generasi masa depan yang unggul,” terang Pigai.

Program MBG yang saat ini telah menjangkau sekitar 56 juta penerima di seluruh Indonesia akan terus disempurnakan agar memberikan manfaat maksimal bagi anak bangsa.

Sementara, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa menyampaikan mengenai perkembangan kondisi para siswa terdampak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, total kumulatif terdapat 411 pasien yang telah mendapatkan penanganan medis.

"Pemkab Mojokerto bergerak cepat dengan mendirikan posko penanganan sejak 10 Januari 2026 di Pondok Pesantren Annur, Kutorejo, yang menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak," tegas Gus Barra, sapaannya.

Gus Barra menjelaskan bahwa lonjakan kasus terjadi secara bertahap. Pada 11 Januari tercatat 260 pasien, meningkat menjadi 384 pasien pada 12 Januari, kemudian 404 pasien pada 13 Januari. Pada 14 Januari terdapat tambahan 7 pasien sehingga total kumulatif mencapai 411 orang. Ia menegaskan, per 14 Januari, pemerintah daerah menutup penerimaan pasien baru dengan gejala serupa karena masa inkubasi medis telah dinyatakan berakhir.

"Dari total 411 pasien, sebanyak 334 orang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, sementara 77 pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit," ujarnya.

Pemkab Mojokerto menjamin seluruh biaya pengobatan korban yang merupakan warga Kabupaten Mojokerto melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Sementara itu, untuk santri dari luar daerah seperti Sidoarjo dan Jombang, koordinasi pembiayaan akan diteruskan kepada BGN.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto kini mempercepat proses kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Bergizi (SPPBG). Dari total 77 SPPBG, baru 11 unit yang telah memiliki SLHS.

Pemerintah juga terus melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), termasuk pengujian saluran air, fasilitas cuci tangan, hingga higienitas tempat pengolahan makanan untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.

"Saat ini, sampel makanan masih dalam proses analisis laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan," ucapnya. (*)