TIMES MOJOKERTO, MOJOKERTO – Pemkab Mojokerto menyatakan diantara total 411 pasien korban keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), 344 diantaranya dinyatakan sembuh.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa  menyampaikan Pemkab Mojokerto telah bergerak cepat mengatasi kasus dugaan keracunan MBG yang menimpa pelajar dan santri. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, total kumulatif terdapat 411 pasien yang telah mendapatkan penanganan medis.

"Pemkab Mojokerto bergerak cepat dengan mendirikan posko penanganan sejak 10 Januari 2026 di Pondok Pesantren Annur, Kutorejo, yang menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak," tegas Gus Barra, sapaannya, saat mendampingi kunjungan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI), Natalius Pigai. 
Kamis (15/1/2026).

Gus Barra menjelaskan bahwa lonjakan kasus terjadi secara bertahap. Pada 11 Januari tercatat 260 pasien, meningkat menjadi 384 pasien pada 12 Januari, kemudian 404 pasien pada 13 Januari. Pada 14 Januari terdapat tambahan 7 pasien sehingga total kumulatif mencapai 411 orang. Ia menegaskan, per 14 Januari, pemerintah daerah menutup penerimaan pasien baru dengan gejala serupa karena masa inkubasi medis telah dinyatakan berakhir.

"Dari total 411 pasien, sebanyak 334 orang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, sementara 77 pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit," ujarnya.

Pemkab Mojokerto menjamin seluruh biaya pengobatan korban yang merupakan warga Kabupaten Mojokerto melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Sementara itu, untuk santri dari luar daerah seperti Sidoarjo dan Jombang, koordinasi pembiayaan akan diteruskan kepada BGN.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto kini mempercepat proses kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Bergizi (SPPBG). Dari total 77 SPPBG, baru 11 unit yang telah memiliki SLHS.

Pemerintah juga terus melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), termasuk pengujian saluran air, fasilitas cuci tangan, hingga higienitas tempat pengolahan makanan untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.

"Saat ini, sampel makanan masih dalam proses analisis laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan," pungkasnya.

Pemerintah akan mengevaluasi total program MBG di Kabupaten Mojokerto pasca adanya insiden keracunan massal yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Hidayah dan SMPN 2 Kutorejo. Evaluasi ini berupa pertemuan rutin setiap 3-4 bulan sekali untuk memastikan mutu bahan makanan dan kelayakan makanan yang disajikan. Pertemuan rutin ini akan melibatkan Pemkab Mojokerto, Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakata, dan orangtua. (*)