TIMES MOJOKERTO, MOJOKERTO – Pemerintah Kota Mojokerto terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa. Hal ini ditegaskan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi pada Jajaran Legislatif dan Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang digelar di Sabha Mandala Madya, Balai Kota, Rabu (22/10/2025).

Wali Kota Mojokerto menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah strategis dan penting dalam memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah.

“Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia, merupakan sebuah kejahatan destruktif yang merusak tatanan masyarakat, menghambat pembangunan nasional, dan merugikan kepentingan publik. Namun, di tengah tantangan itu, Kota Mojokerto terus berupaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” tegas Ning Ita, sapaan akrabnya, Rabu (22/10/2025).

Wali Kota menuturkan bahwa indikator keberhasilan reformasi birokrasi Kota Mojokerto telah menunjukkan hasil positif.

“Data menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto pada tahun 2024 mencapai 86,95. Capaian ini menandakan bahwa upaya reformasi birokrasi di Kota Mojokerto semakin adaptif, transparan, dan berorientasi pada integritas,” tuturnya.

Selain itu, Kota Mojokerto juga berhasil mencatat skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK tahun 2024 sebesar 98,41, menempatkan Kota Mojokerto sebagai daerah dengan nilai MCP tertinggi se-Jawa Timur dan masuk dalam tiga besar terbaik nasional.

“Pencapaian ini membuktikan komitmen kita dan menjadi modal berharga dalam langkah pemberantasan korupsi selanjutnya,” imbuh Wali Kota.

Meski demikian, Ning Ita mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran berpuas diri. Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui fungsi pengawasan, legislasi, serta penganggaran yang transparan dan berpihak pada masyarakat.

“Pemerintahan yang bersih dan berintegritas dicapai melalui perencanaan dan penganggaran APBD yang tepat waktu dan transparan, memastikan usulan hibah, bansos, serta pokok-pokok pikiran sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak disalahgunakan, serta penguatan fungsi pengawasan DPRD dan APIP,” tegasnya.

Sebagai penutup, Ning Ita mengajak seluruh jajaran legislatif dan eksekutif untuk menjadikan momentum sosialisasi ini sebagai pijakan memperkuat integritas dan akuntabilitas.

“Mari kita jaga prestasi MCP, kita tingkatkan nilai SPI, dan kita wujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, dan sejahtera, bebas dari korupsi,” tutupnya. (*)