TIMES MOJOKERTO, MOJOKERTO – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mojokerto menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

Ketua DPC GMNI Mojokerto, Mohammad Thohir, menilai langkah tersebut bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda, nilai-nilai Pancasila, mandat konstitusi UUD 1945, dan cita-cita Revolusi 17 Agustus 1945.

“Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja mengingkari perjuangan para pemuda 1928 yang memimpikan Indonesia yang bersatu, adil, dan berdaulat,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

Bertolak Belakang dengan Semangat Sumpah Pemuda dan Pancasila

Thohir menjelaskan, ikrar Sumpah Pemuda menegaskan nilai persatuan dan keadilan tanpa diskriminasi. Namun, rezim Orde Baru justru dikenal dengan politik adu domba, pembatasan kebebasan berserikat, dan praktik Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN).

“Stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, pembungkaman pers, hingga penindasan aktivis adalah bukti pelanggaran terhadap semangat kebangsaan yang sejati,” katanya.

Menurut GMNI, Soeharto memanipulasi Pancasila untuk melanggengkan kekuasaan dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

“Kebijakan ekonomi yang elitis hanya menguntungkan konglomerat, sementara rakyat kecil kian terpinggirkan. Pelanggaran HAM seperti 1965, Talangsari, Petrus, hingga Mei 1998 menjadi noda sejarah yang tak terhapus,” tegas Thohir.

Gagal Penuhi Mandat Konstitusi

Thohir menilai Soeharto gagal menjalankan amanat UUD 1945 untuk melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum.

“Pembangunan Orde Baru memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak adil. Kekayaan negara hanya dinikmati segelintir elit, sementara kebebasan berpikir dan akademik dibungkam,” ujarnya.

GMNI juga menilai rezim Orde Baru telah menyeleweng dari nilai-nilai Revolusi Kemerdekaan 1945 yang menentang penindasan dan ketidakadilan.
“Rezim otoriter dan ekonomi yang dikuasai segelintir kelompok menunjukkan bentuk baru penjajahan. Ini bertolak belakang dengan semangat kedaulatan rakyat,” kata Thohir.

Tiga Tuntutan GMNI Mojokerto

GMNI Mojokerto menyerukan tiga hal utama:

1. Pemerintah dan DPR diminta menghentikan seluruh wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

2. Masyarakat diimbau mempelajari sejarah secara kritis dan menjaga kemurnian nilai Sumpah Pemuda, Pancasila, serta Revolusi 1945.

3. Negara diminta menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagai wujud keadilan, bukan menutupinya dengan gelar kehormatan.

“Kami percaya, menghormati sejarah yang benar adalah langkah awal untuk membangun Indonesia yang adil, demokratis, dan beradab,” kata Thohir. (*)