TIMES MOJOKERTO, MOJOKERTO – Kota Mojokerto kini resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, melantik Ganesh Pressiatantra sebagai Kepala Pelaksana BPBD yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satpol PP.

Pelantikan berlangsung di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Rabu (10/9/2025).

Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto menegaskan bahwa pembentukan BPBD menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah.

“Hari ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan birokrasi di Kota Mojokerto. Salah satunya yaitu pembentukan BPBD Kota Mojokerto dalam upaya kita memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah,” ungkapnya, Rabu (10/9/2025).

Ning Ita menambahkan, kehadiran BPBD merupakan wujud nyata negara hadir untuk masyarakat saat bencana terjadi. “Kita menyadari bahwa bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam, bisa datang kapan saja dan di mana saja.

Tugas utama BPBD adalah memastikan hadirnya negara di tengah masyarakat saat bencana terjadi, memberikan perlindungan, rasa aman, dan penanganan yang cepat, tepat, serta terpadu,” tegas Ning Ita.

Lantik 3 Pejabat Tinggi Pratama

Selain melantik Kepala Pelaksana BPBD, Ning Ita juga melantik sejumlah pejabat lainnya. Tercatat, 3 pejabat pimpinan tinggi pratama yakni Rubi Hartoyo sebagai Sekwan DPRD, Agung Moeljono Soebagijo sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Riyanto sebagai Kepala Bapperida. 

Total, ada 53 pejabat yang dilantik, mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional.

Ning Ita menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan semata, melainkan momentum untuk meningkatkan kapasitas dan berinovasi dalam menghadapi tantangan, termasuk dalam hal efisiensi anggaran.

“Pelantikan ini menjadi sarana bagi kita semua untuk upgrade kapasitas diri dan terus menciptakan inovasi, salah satunya dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran,” pesannya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya menginternalisasi Core Value BerAKHLAK sebagai tonggak budaya kerja birokrasi. Dengan nilai tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan mampu bekerja tanpa ego sektoral, melainkan dalam semangat kolaborasi.

“Mari bersama membangun sinergi, berkolaborasi, dan bekerja solid untuk pengabdian kepada masyarakat demi terwujudnya Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan,” kata Ning Ita.(*)